Bagi masyarakat yang akan membuka usaha atau melakukan suatu kegiatan, mungkin pernah muncul pertanyaan:
“Kalau saya mau membuka usaha, apakah cukup SPPL?”
“Apakah usaha saya harus UKL-UPL?”
“Atau harus AMDAL?”
Pertanyaan tersebut memang penting. Namun, jenis dokumen lingkungan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan nama atau jenis usahanya. Setiap rencana kegiatan memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang lebih lengkap sebelum dapat diketahui kewajiban dokumen lingkungannya.
Informasi tersebut antara lain meliputi:
- jenis kegiatan atau usaha;
- lokasi kegiatan;
- KBLI/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- skala atau besaran kegiatan;
- karakteristik kegiatan; dan
- potensi dampak terhadap lingkungan.
Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses untuk menentukan kewajiban lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa Dinas Lingkungan Hidup bukan merupakan titik awal seluruh proses perizinan berusaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan melalui rangkaian proses yang saling berkaitan. Di dalamnya terdapat aspek perizinan berusaha, kesesuaian tata ruang, dan aspek lingkungan hidup. Secara sederhana, masyarakat dapat memahami alurnya sebagai berikut:
Rencana Usaha → Proses Perizinan Berusaha → Kesesuaian Ruang → Proses Lingkungan → Penapisan → Jenis Dokumen Lingkungan
SIAPA YANG BERPERAN?
1. DPMPTSP: BAGIAN DARI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, DPMPTSP menjadi salah satu bagian penting dalam memperoleh informasi dan pelayanan terkait proses perizinan berusaha. Namun, perlu dipahami bahwa DPMPTSP tidak menentukan sendiri seluruh persyaratan teknis suatu kegiatan, termasuk kewajiban dokumen lingkungan. Persyaratan dan proses yang diperlukan mengikuti ketentuan serta kewenangan masing-masing bidang. Dengan demikian, apabila masyarakat ingin memulai suatu usaha, prosesnya tidak hanya berkaitan dengan perizinan berusaha, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian lokasi dan kewajiban lingkungan.
2. DINAS TATA RUANG: MEMASTIKAN KESESUAIAN LOKASI
Sebelum membahas dokumen lingkungan, salah satu hal yang penting adalah memastikan bahwa lokasi rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan tata ruang. Secara sederhana, aspek tata ruang menjawab pertanyaan:
“Apakah kegiatan tersebut sesuai dilakukan di lokasi yang direncanakan?”
Dinas yang membidangi urusan tata ruang memiliki peran dalam proses yang berkaitan dengan kesesuaian ruang sesuai kewenangannya. Hal ini penting karena kegiatan yang direncanakan harus memperhatikan peruntukan ruang dan ketentuan lokasi yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat tidak sebaiknya langsung menentukan bahwa suatu kegiatan harus menggunakan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL hanya berdasarkan jenis usahanya.
Lokasi merupakan salah satu informasi penting yang harus diketahui terlebih dahulu.
3. DLH: MEMPROSES ASPEK LINGKUNGAN
Setelah informasi mengenai kegiatan dan lokasi tersedia sesuai tahapan yang dipersyaratkan, aspek lingkungan dapat diproses sesuai kewenangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sesuai kewenangannya.
Secara sederhana, peran DLH antara lain:
1. Menerima dan memproses informasi kegiatan
Informasi mengenai jenis kegiatan, lokasi, KBLI, skala atau besaran, karakteristik kegiatan, serta potensi dampak menjadi bahan penting dalam proses lingkungan.
2. Melakukan proses penapisan sesuai kewenangan
Penapisan diperlukan untuk mengetahui kewajiban dokumen lingkungan berdasarkan karakteristik rencana kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, jenis dokumen lingkungan tidak sebaiknya ditentukan berdasarkan perkiraan atau asumsi pribadi.
3. Memastikan aspek lingkungan diperhatikan
Setiap kegiatan yang memiliki kewajiban lingkungan perlu memenuhi bentuk pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan sesuai tingkat dan karakteristik kegiatannya. Dengan demikian, aspek lingkungan tidak hanya diperhatikan setelah kegiatan berjalan, tetapi perlu dipertimbangkan sejak tahap perencanaan.
4. Mendukung kepastian berusaha
Proses lingkungan bukan semata-mata untuk membatasi kegiatan usaha. Sebaliknya, proses yang dilakukan dengan benar sejak awal dapat membantu pelaku usaha mengetahui kewajiban lingkungan yang harus dipenuhi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lebih tertib dan berkelanjutan.
MENGAPA HARUS MELALUI TAHAPAN?
Mungkin muncul pertanyaan:
“Kenapa tidak langsung datang ke DLH dan bertanya, usaha saya harus menggunakan dokumen apa?”
Jawabannya karena penentuan kewajiban dokumen lingkungan membutuhkan informasi yang cukup mengenai rencana kegiatan. Misalnya, dua usaha yang sama-sama menggunakan istilah “restoran” belum tentu memiliki karakteristik dan dampak yang sama. Begitu pula kegiatan peternakan, perdagangan, industri, pariwisata, atau kegiatan lainnya. Perbedaannya dapat berupa:
- lokasi;
- luas lahan;
- kapasitas kegiatan;
- jumlah produksi;
- penggunaan air;
- penggunaan energi;
- proses produksi;
- limbah yang dihasilkan; dan
- potensi dampak terhadap lingkungan.
Karena itu, nama usaha saja belum cukup untuk menentukan dokumen lingkungan.
LALU, MASYARAKAT HARUS MULAI DARI MANA?
Bagi masyarakat atau pelaku usaha yang baru merencanakan kegiatan, berikut hal-hal yang perlu disiapkan:
✅ 1. Tentukan rencana kegiatan dengan jelas
Jelaskan kegiatan atau usaha yang akan dilakukan, termasuk proses dan kapasitasnya.
✅ 2. Siapkan informasi lokasi
Pastikan lokasi kegiatan diketahui dengan jelas dan perhatikan ketentuan kesesuaian ruang.
✅ 3. Siapkan informasi KBLI dan skala kegiatan
Informasi tersebut penting dalam proses perizinan dan penentuan kewajiban lingkungan.
✅ 4. Ikuti proses perizinan sesuai tahapan
Jangan melompati tahapan yang dipersyaratkan.
✅ 5. Lakukan proses lingkungan sesuai ketentuan
Setelah informasi kegiatan dan lokasi tersedia sesuai tahapan yang diperlukan, aspek lingkungan dapat diproses sesuai kewenangan.
✅ 6. Jangan menentukan jenis dokumen berdasarkan perkiraan
Apakah kegiatan memerlukan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL perlu ditentukan melalui proses yang sesuai ketentuan, bukan hanya berdasarkan perkiraan pelaku usaha.
PERAN BERBEDA, TUJUAN YANG SAMA
DPMPTSP, Dinas yang membidangi tata ruang, dan DLH memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda. Namun, semuanya menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan usaha yang tertib.
DPMPTSP
➡️ Pelayanan dan fasilitasi proses perizinan berusaha sesuai kewenangan.
Dinas Tata Ruang
➡️ Aspek kesesuaian ruang dan lokasi kegiatan sesuai kewenangan.
DLH
➡️ Aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta proses lingkungan sesuai kewenangan.
Dengan memahami pembagian peran tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi berpikir bahwa seluruh proses perizinan harus dimulai dan diselesaikan di satu perangkat daerah.
PESAN UNTUK MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
Jangan menentukan jenis dokumen lingkungan berdasarkan perkiraan.
Setiap kegiatan mempunyai karakteristik yang berbeda. Siapkan informasi yang benar mengenai jenis kegiatan, lokasi, KBLI, skala atau besaran, serta rencana kegiatan. Kemudian ikuti tahapan yang berlaku mulai dari proses perizinan berusaha, kesesuaian ruang, hingga proses lingkungan dan penapisan.
Ingat:
Data yang benar → Lokasi yang sesuai → Proses perizinan → Proses lingkungan → Penapisan → Dokumen lingkungan yang tepat
Dengan proses yang tertib sejak awal, pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, sementara lingkungan tetap mendapatkan perlindungan.